Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
2
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara & Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DAN/ATAU Dalam Rangka Menghadapi Aancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional DAN / ATAU Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang
3
Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
4
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik
5
Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik
6
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
7
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
8
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
9
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi & Penilaian Kesesuaian
NO
KETERANGAN REGULASI
FILE
1
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pemburuan Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mkro & Kecil
2
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41A, Pasal 41B dan Pasal 41C tentang Pembentukan, wewenang dan tugas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
3
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang JASA KONSTRUKSI
4
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NO
KETERANGAN REGULASI
FILE
1
PERPRES Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
2
PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3
PERPRES Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
4
PERPRES Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah-Lampiran
5
PERPRES Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal
6
PERPRES Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal-Lampiran I
7
PERPRES Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal-Lampiran II
8
PERPRES Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal-Lampiran III
9
PERPRES Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
10
PERPRES Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
NO
KETERANGAN REGULASI
FILE
1
PERMEN PUPR Nomor 7 Tahun 2024, Tentang Pengembangan Usaha Berkelanjutan
2
PERMEN PUPR Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
3
PERMEN PUPR Nomor 6 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4
PERMEN PUPR Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi
5
PERMEN PUPR Nomor 9 Tahun 2020, Tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
6
PERMEN PUPR Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Akreditas Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi
7
PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2020, Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa JASA Konstruksi Melalui Penyedia Standar & Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
8
PERMEN KUMHAM Nomor 17 Tahun 2018, Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, & Persekutuan Perdata
9
PERMEN KUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2022, TENTANG LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE PADA DOKUMEN PUBLIK
NO
KETERANGAN REGULASI
FILE
1
KEPMEN PUPR Nomor 713 Tahun 2022, Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi
2
KEPMEN PUPR NOMOR 37 Tahun 2025, TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
3
KEPMEN DITJEN BINA KONSTRUKSI NOMOR 114/KPTS/DK/2024, TENTANG PENETAPAN JABATAN KERJA DAN JENJANG KUALIFIKASI ATAS JABATAN KERJA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI
NO
KETERANGAN REGULASI
FILE
1
SE LPJK PUPUR No.17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis SBU Melalui LSBU
2
Penilaian Kemampuan Keuangan Oleh LSBU Terhadap BUJK Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3
Surat Menteri Nomor : BK 10-Mn/75 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
4
SE Direktur Jenderal Nomor AHU-168.AH.01 TAHUN 2024 Tentang Penutupan Layanan Transaksi Pencatatan Pendaftaran dan Pencatatan Perubahan Pesekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
5
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 273 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.
6
SE NOMOR : 04/SE/LPJK/2024, Tentang Pedoman Teknis Penerbitan Lisensi, Penambahan SKEMA, Dan Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Menggunakan GOOGLE DRIVE atau ONE DRIVE.
7
SE NOMOR : 21/SE/M/2021, Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
8
LAMPIRAN SE NOMOR : 21/SE/M/2021, Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
NO
KETERANGAN REGULASI
FILE
1
SNI ISO IEC 17067 Tahun 2013 Tentang Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk
2
SNI ISO-IEC 17065 Tahun 2012 Tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa
3
Surat edaran LPJK Nomor : BK 0401-Lk/204 Tentang Penyesuaian API Proses Pengenaan Sanksi Administratif.
4
Surat edaran LPJK Nomor : BK10-DK/322 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada BUJK.
5
Surat edaran LPJK Nomor : BK10-DK/398 tentang Penerapan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR.
6
Surat edaran LPJK Nomor : 126/SE/DK/2022 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Lemabaga Sertifikasi Badan Usaha Bidang Jasa Kontruksi.
7
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)
8
Surat Edaran Nomor : BK 0401-LK/07 Tentang Perpanjangan SBU
9
Surat Edaran Nomor : BK 0401-LK/20 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap LSBU & SBU Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
10
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11
Surat Edaran Nomor : BK 0404-DK/880 Tentang Pemberitahuan daftar penambahan jenis peralatan konstruksi sebagai pemenuhan persyaratan SBU
12
Surat Edaran Nomor : BK0402-Ku/18 Tentang Daftar Usulan Penambahan Subvarian Peralatan untuk Pemenuhan Persyaratan SBU dan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK)
13
PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION)
